People Power: BEM SI Tidak Mendukung ataupun Menolak

Fotografer: Khairani Ayu

Senin (20/5) menjadi momen masif bagi BEM Seluruh Indonesia (SI). Aliansi mahasiswa ini menyuarakan aspirasinya dalam aksi bertajuk Aksi Kemanusiaan di depan Gedung DPR RI untuk menanggapi tragedi kemanusiaan yaitu meninggalnya 527 panitia Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak (17/4) lalu. Aksi tersebut merupakan implementasi dari ketetapan sikap dan tuntutan hasil Kongres Kebangkitan Mahasiswa yang diikuti 46 kampus dari seluruh Indonesia pada Sabtu dan Minggu (18-19/5) di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB Dramaga, Bogor.

BEM SI juga menyatakan bahwa bersikap netral terhadap fenomena people power pada Rabu (22/5). People power merupakan aksi yang diadakan oleh kubu pendukung calon presiden dan wakil presiden (capres cawapres) nomor urut 02, Prabowo-Sandi dengan upaya menentang dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan kubu capres cawapres nomor urut 01.

“Maka dari itu, kami percaya bahwasanya apa yang bisa dilakukan, kami serahkan kembali kepada konstitusi itu sendiri dan kami di sini memastikan bahwa Aliansi BEM SI hadir pada tanggal 20 Mei atas dasar kemanusiaan,” ujar Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra menanggapi pertanyaan terkait people power.

Hal ini juga ditanggapi oleh Menteri Kebijakan Nasional BEM KM IPB Galuh Adhiyaksa. “Hakikatnya people power yang diwujudkan dalam aksi massa merupakan sebuah hal yang sudah dijamin dan diatur dalam undang-undang di negara demokrasi,” ujarnya.

Aksa juga menyatakan bahwa people power merupakan hal konstitusional dan hak bagi pihak manapun dalam menyampaikan kritik terhadap suatu sistem atau kebijakan dalam demokrasi. Hal ini tidak menjadi masalah selama tidak melanggar batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun ketetapan Kongres Kebangkitan Mahasiswa yaitu:
1) mengecam sikap represif pemerintah terhadap kebebasan berpendapat karena dapat memperkeruh suasana politik saat ini
2) mendesak pemerintah untuk membuat data satu pintu dan membentuk tim yang bertugas mengevaluasi Pemilu dari perspektif kesehatan sebagai respon terhadap meninggalkanya 527 panitia KPPS dan pertimbangan pelaksanaan Pemilu selanjutnya
3) mengajak segala lapisan masyarakat untuk secara kritis menanggapi kontestasi politik yang terjadi saat ini
4) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi sistem Pemilu serentak.

Tia ameylia

Editor:Aditya Mukti P

Redaksi Koran Kampus

Redaksi Koran Kampus

Lembaga Pers Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor

Tambahkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.