ATR BPN Goes To Campus : RUU Cipta Kerja

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia menjadi landasan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara 5.7%-6.0% melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi.

“Kalau misalnya lapangan kerja tercipta banyak kemudian demand terhadap tenaga kerja banyak, maka upah buruh akan naik otomatis,” ucap Sofyan A. Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) dalam acara ATR BPN Goes To Campus IPB University (19/5).

RUU Cipta Kerja dikemas dalam bentuk omnibus law. Omnibus law sendiri merupakan metode mengganti dan/atau mencabut dalam undang-undang (UU) atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU. Penerapan omnibus law dimaksudkan sebagai strategi reformasi regulasi yang penataannya dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan (PUU). Omnibus law juga dinilai mampu menghilangkan tumpang tindih antar PUU dan ego sektoral. Menurut data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (23/1), terdapat 8.451 peraturan pemerintah pusat dan 15.965 peraturan pemerintah daerah yang menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia.

“Pemerintah melakukan analisis dan mengatakan kesimpulannya bahwa begitu banyak ketentuan yang tidak perlu, begitu banyak aturan yang sebenarnya disalah gunakan oleh para pelaksana karena secara langsung dan tidak langsung memberi kuasa kepada penyelenggara negara,” ucap Sofyan A. Djalil

RUU Cipta Kerja memangkas 79 UU dan 1.203 pasal menjadi 15 Bab dan 174 pasal. Dalam pembahasanya terdapat sebelas klaster dimana terdapat empat klaster yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN. Empat klaster tersebut terdiri dari penyederhanaan perizinan berusaha, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi.
Adanya RUU Cipta Kerja diharapkan berdampak positif terhadap kebijakan di bidang penataan ruang dan kebijakan di bidang pertanahan. Tentunya kebijakan baru yang diambil pemerintah telah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, tinggal bagaimana eksekusi di lapangan apakah selaras dengan tujuan atau terjadi penyelewengan.

Ilustrator : Risqinanti Maulida
Editor : Puput Lestari

Indri Mariska

Tambahkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.