Biaya Pendidikan Belum Terbayar, Nasib 25 Mahasiswa BUD Muratara Dipertanyakan

Kelanjutan kuliah 25 mahasiswa Beasiswa Utusan Daerah (BUD) asal Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatra Selatan dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh belum dibayarnya biaya pendidikan (SPP) mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dr. Ir. Ibnul Qayim, Ketua Tim Pelaksana Jalur Beasiswa Utusan Daerah IPB ketika diwawancarai pada Jumat (6/8), membenarkan bahwa memang pihak Pemda Muratara hingga saat ini belum membayarkan biaya pendidikan sejak semester satu untuk mahasiswanya. Meskipun begitu, pihak IPB tetap optimistis masalah ini akan dapat terselesaikan dengan baik. 

BUD merupakan suatu cara penerimaan mahasiswa IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, atau lembaga swasta yang ketika sudah lulus, mahasiswa tersebut diharapkan kembali ke daerahnya untuk membangun daerah. “Kami banyak merekrut mahasiswa dari daerah karena kita tahu sumber daya kita itu adanya di daerah,” jelas beliau. Selain itu, adanya kesenjangan pendidikan antara pusat dan daerah juga menjadi salah satu alasan kebijakan ini diberlakukan. 

Terkait penundaan pembayaran biaya pendidikan 25 mahasiswa asal Muratara angkatan 2020,  Dr. Ir. Ibnul Qayim menjelaskan bahwa baru kali ini Pemda Muratara melakukan penundaan pembayaran, sedangkan beberapa kerja sama lain tetap terjalin dengan lancar. Beliau juga mengatakan bahwa kasus penundaan pembayaran pada program BUD bukanlah yang pertama. “Ini bukan kasus pertama, cukup banyak juga yang melakukan penundaan,” ungkap beliau.

“Kasus ini agak unik karena menurut ketentuan pada perjanjian bulan Juli 2020, harusnya sudah selesai pembiayaan,” lanjut Dr. Ir. Ibnul Qayim. Melalui bupati, Pemda Muratara mengirimkan surat resmi meminta penundaan pembayaran dengan alasan belum selesainya pembahasan anggaran di DPRD. Dengan adanya surat resmi tersebut, pihak IPB memandang bahwa ada komitmen dari Pemda Muratara untuk membayarkan biaya pendidikan mahasiswanya. Namun, hingga saat ini masih belum dibayarkan.

Meskipun begitu, IPB tetap melayani mahasiswa BUD Muratara secara akademik selayaknya mahasiswa lain. Pihak IPB menyarankan mahasiswa BUD Muratara untuk terus berkomunikasi dengan pihak pemberi beasiswa. Menurut Dr. Ir. Ibnul Qayim, makin banyak pihak yang memperhatikan, makin baik pula supaya hak-hak mahasiswa tetap dapat terpenuhi. “Karena mahasiswa tidak hanya mendapatkan beasiswa UKT, tetapi juga termasuk living cost dan itu juga belum terbayarkan,” tutur beliau.

Dr. Ir. Ibnul Qayim juga menyampaikan apabila dihitung, total pembayaran uang untuk mahasiswa BUD Muratara angkatan 2020 yang belum dibayarkan sejak semester satu hingga kini adalah sebanyak 2,95 miliar rupiah. Nominal tersebut sudah termasuk biaya penyelenggaraan, UKT, dan living cost mahasiswa. Akan tetapi, untuk living cost, pihak IPB selalu meminta mitra penyandang dana untuk menyalurkannya langsung kepada mahasiswa.

“Kami memang tidak dapat campur tangan terlalu jauh, tetapi apa yang telah ditandatangani sebagai kesepakatan harus dipenuhi,” ujar beliau. Dr. Ir. Ibnul Qayim juga menegaskan bahwa ini bukanlah kesalahan perorangan, melainkan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang merupakan suatu entitas hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang. “Bukan orang dan bukan pula bupati sekarang atau sebelumnya. Yang menandatangani adalah atas nama pimpinan daerah, maka selayaknya ya dihormati,” tambah beliau. 

Pihak IPB memandang Pemda Muratara sebagai mitra yang cukup baik. “Akan tetapi, kami juga memiliki jadwal akademik. Kami tidak ingin itu terganggu karena sistem harus terus kami jalankan,” tegas beliau. Selain itu, untuk tahun ini, pihak IPB tidak menerima mahasiswa baru jalur BUD dari Muratara, setidaknya hingga masalah ini terselesaikan. 

Saat ini, status mahasiswa BUD Muratara masih terblokir. Pihak Pemda Muratara sendiri mengatakan bahwa mereka sanggup membayar karena pembiayaan sudah berada di anggaran, tetapi pihak IPB tidak ingin berandai-andai. “Mudah-mudahan sebelum tanggal 12 sudah dapat dibayarkan,” tutur Dr. Ir. Ibnul Qayim. Beliau meyakini bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, termasuk masalah ini karena sumber dananya juga ada dan seharusnya tidak terlalu banyak bagi pemerintah daerah. “Mahasiswa diharapkan tetap semangat dan kita cari jalan keluar bersama-sama,” tutup beliau. 

Reporter: Hasna Amada Ramania

Fotografer: Gian Achmad Ramdani

Editor: Hareta Shofi Athiyya