Event Update

[Opini] Hilangnya Sebuah Makna Tentang Pangan


Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Semua dunia pun mengakui itu hingga bangsa-bangsa Eropa berdatangan mencari rempah-rempah untuk kemudian dijual disana. Klaim Negara Agraris ini telah dikemukakan oleh Presiden Soekarno sejak dukungan. Namun dewasa ini negara Indonesia melakukan impor bahan pangan, disebabkan semakin sempitnya lahan pertanian. 

 

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan, sepertinya tidak memanen hasil yang nyata, dengan semakin sempitnya lahan pertanian, menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman di Indonesia. Saat ini, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan sekitar 1.6 %, diperlukan lahan sawah minimal seluas 10 juta hektar. Sedangkan luas lahan sawah kita ialah 7 sampai 8 juta hektare. Dari jumlah tersebut, seharusnya konversi lahan-lahan produktif harus sebesar 0%.

 

Keadaan ini mengharuskan pemerintah dapat memilah lahan produktif dan non produktif. Sekali lagi, ini jelas sudah di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, namun yang terjadi ialah pemerintah kurang tegas, sehingga konversi lahan semakin besar. Misalnya Dramaga Cantik, Rumah Sakit dekat kampus, sebenarnya itu bekas lahan pertanian yang sangat produktif nomor Satu. Namun, pemerintah merelakan lahan tersebut untuk dialihfungsikan. Apabila lahan produktif tesebut memang harus dikonversi untuk kepentingan umum, maka harus ada lahan pengganti lahan tersebut.

 

Kekhawatiran nasib petani dan masyarakat atas pangan tentunya harus diperhatikan. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah tegas, konsisten, dan menjalankan peraturan dengan ketat dan dengan kontrol yang baik. Pemerintah dan petani perlu diberi kesadaran betapa pentingnya lahan pangan kita ini. Pemerintah mengatakan akan ada pengganti lahan baru, namun letaknya di luar Pulau Jawa. Padahal harga sewa (cost) nya akan lebih tinggi, ditambah petani-petani di luar jawa ialah petani-petani yang kurang produktif. Petani yang paling baik dalam hal mengelola pertanian ialah petani dari Jawa dan Sumatera.

 

Hal lain yang dapat dilakukan yaitu pemerintah memiliki mekanisme pemberian intensif (reward) untuk petani yang dapat mempertahankan lahannya, agar petani lebih semangat dalam mengelola dan mempertahankan lahan. Pemerintah harus berteriak tegas untuk menyetop konversi lahan-lahan pertanian kita yang produktif. Selain itu, pemerintah harus konsisten terhadap peraturan yang dibuat, memberikan denda yang berlipat agar pengkoversi lahan pertanian produktif enggan untuk membelinya. Sesuai dengan pidato Ir. Soekarno bahwa “Soal Pangan ialah Soal Hidup Matinya Suatu Bangsa “. Hidup matinya bangsa tergantung pertanian kita. Jadi kita harus mempertahankan pertanian bangsa Indonesia”, tutur Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Halmahera.

 

 

 

Opini : Ifan Rizky Kurniyanto

 

Ed :Ratna PH

About Redaksi Koran Kampus

Redaksi Koran Kampus
Lembaga Pers Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*