NGOPINI 2023: Pembangunan Kota Bogor Belum Ideal?

Pada hari Sabtu, 02 September 2023, Organisasi Bogor Inisiatif yang berkolaborasi dengan BEM KM IPB dan Organisasi Bersama Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan bincang politik dan isu terkini yang bertajuk NGOPINI (Ngobrol Politik dan Isu Terkini). Sesi diskusi ini menghadirkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto untuk menyampaikan gagasan mereka tentang pembangunan Kota Bogor sekaligus menelaah aspirasi dari masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Perpustakaan dan Galeri Komplek Balai Kota Bogor.

Sesi diskusi diawali dengan penyampaian materi dari Dedie Rachim. Dedie menyebutkan, “Dalam konteks pembangunan Kota Bogor, jenis permasalahan pembangunan itu ada dua, yakni pembangunan infrastruktur serta pembangunan manusia.” Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kota adalah sumber biaya. Selama ini, sumber pendapatan utama kas pemerintah kota berasal dari PB1. Dedie menjelaskan bahwa pajak lain seperti PPN dan pajak bahan bakar tergolong sebagai pendapatan pemerintah pusat, sedangkan pajak kendaraan bermotor tergolong sebagai pendapatan provinsi.

“Permasalahan infrastruktur yang marak terjadi di Bogor adalah pembangunan mangkrak. Banyak permasalahan infrastruktur yang diabaikan dan tidak dicarikan solusi,” terang Dedie. “Untuk pembangunan manusia, IPM Kota Bogor menempati posisi kelima se-Jawa Barat dengan nilai 77,17%. Cukup baik, namun tentu saja harus ditingkatkan. Terutama di daerah-daerah yang pendapatan perkapitanya masih sangat rendah, seperti Bogor Selatan,” lanjutnya.

Selain menjelaskan permasalahan Pembangunan Kota Bogor, Dedie juga memaparkan isu strategis dan arah pembangunan prioritas dalam RPJMD 2019-2024. Terdapat tiga komponen prioritas dalam pemaparan tersebut. Pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program yang dicanangkan diantaranya menciptakan 20,000 lapangan kerja, pengadaan festival budaya, rerouting dan shifting angkutan umum, dll. Kedua, pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal. Programnya antara lain pembangunan pedestrian dan jalur pesepeda, pembangunan kampung wisata, renovasi rumah tidak layak huni, dll. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Hal yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah kota adalah membangun Mal Pelayanan Publik. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan GOR di setiap kecamatan, revitalisasi perpustakaan kota, dll.

Selanjutnya, dijelaskan pula pencapaian janji politik kepala daerah 2020-2023. Diantaranya adalah reduksi angkot 2:1 sebanyak 116 unit, pengadaan biskita di 4 koridor sebanyak 49 unit, pembangunan jalan R3, perencanaan kampung tematik 12 lokasi, penyusunan perencanaan Kawasan Olahraga Terpadu Kayu Manis, dan masih banyak lagi. Pemerintah juga sedang memprioritaskan pengembangan sistem pengelolaan lalu lintas agar terciptanya transportasi yang berkelanjutan.

Sesi diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi yang berjudul ‘Menciptakan Keadilan di Kota melalui Kebijakan Publik’ dari Grady Nagara, Co-Founder Bersama Indonesia. Kota yang adil memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk merasakan manfaat dari kebijakan publik. ‘Kesempatan yang sama’ tersebut adalah social justice, yaitu perbaikan struktur sosial yang timpang dan dilakukan secara sistemik, sustainable, dan terintergrasi. Perbaikan sistemik semacam ini dilakukan pertama-tama dengan prinsip equality dan equity.

Contoh kebijakan kota yang mencerminkan equality adalah transportasi publik dan trotoar. Karena kedua fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh semua orang. Contoh kebijakan kota yang mencerminkan equity adalah braille block dan gerbong khusus perempuan. Kedua fasilitas ini memang ‘mendiskriminasi’ namun diadakan demi tercapainya kesetaraan hak. Grady juga menyebutkan bahwa prinsip keadilan dalam kebijakan public itu ada empat, yaitu keterbukaan, keterjangkauan, pemerataan, dan keterpaduan. Grady menjelaskan bahwa kebijakan publik sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kota di bidang peningkatan kualitas hidup, terciptanya pendidikan yang berkualitas, dan menumbuhkan kohesi sosial.

Pemaparan materi yang terakhir disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Atang mengatakan, “Waduh, kalau kriterianya pembangunan yang ideal itu seperti yang dijelaskan oleh Mas Grady, berarti pembangunan Kota Bogor belum dapat dikatakan ideal.” Atang kemudian memaparkan permasalahan pembangunan Kota Bogor lebih lanjut lagi. Ketua DPRD itu menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi anggaran karena merupakan tanggung jawab pusat ke provinsi. Kinerja pengawasan infrastruktur Kota Bogor masih kurang, berbagai peraturan daerah sudah dibuat namun tidak diterapkan dengan baik, banyak rancangan peraturan daerah yang tidak disetujui, dan masih banyak lagi.

“Permasalahan lain Kota Bogor salah satunya adalah ketidakmerataan di sektor pendidikan. SMP cuma ada 20, SMA juga cuma ada 20 dan tidak pernah bertambah selama 10 tahun terakhir. Pemerintah sudah berencana untuk menaikkan anggaran dana pendidikan dan kesehatan,” terang Atang.

Menurut Atang, karena pendapatan daerah yang paling menguntungkan itu berasal dari sektor pariwisata, maka hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah membangun lebih banyak tempat wisata, dan membuat jadwal annual event Kota Bogor untuk menarik perhatian pengunjung.

Reporter : Diana Rahmawati Pinandita

Fotografer: Daffa Fakhi

Editor: Shintia Rahma Islamiati