Tidak Memiliki Fakultas Hukum dan FISIP, Bagaimanakah Keluarga Besar IPB Menanggapi Krisis Demokrasi?

(03/02/2024) IPB mengadakan Forum Keluarga Besar IPB yang mengusung ‘Demokrasi yang Bermartabat’ pada pukul 19.00 di IPB International Convention Center, Bogor.

Forum ini dipimpin oleh Guru Besar IPB, yakni Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS dan dihadiri oleh para civitas akademika IPB.

Pada forum ini terdapat seruan yang disampaikan terkait kondisi integrasi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi ancaman dan tantangan. Dalam seruan tersebut dinyatakan bahwa IPB menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran objektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi; keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan. 

Disampaikan juga seruan-seruan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, di antaranya:

1. Kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa;
2. Kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah dan DPR/DPD yang baik;
3. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat;
4. Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu;
5. Sikap dan suara kritis civitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat mengatasi krisis demokrasi serta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Tidak hanya itu, sebagai mahasiswa perlu melaksanakan peran kita sebagai agent of change bangsa. 

“Sebenarnya mahasiswa harus mengetahui persoalan yang ada di lapangan, tetapi setelah itu menggunakan perspektif politik kekuatan dan seterusnya itu dalam rangka untuk melihat apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Sehingga walaupun di IPB tidak ada Fakultas Hukum dan FISIP, maka pengetahuan itu penting untuk dipahami karena problematika pertanian dalam arti luas itu tidak hanya secara teknis saja tetapi juga aspek-aspek politik,” tutur Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS.

Faiz Nursyahbari, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen Periode 2023/2024 menyampaikan, “Dengan diadakannya forum ini tentunya hal yang bagus. Bukannya kita takut tertinggal dengan yang lain, tetapi ini bukti konkrit bahwasannya IPB bisa terus membersamai kecepatan perkembangan informasi, khususnya terkait Pemilu, Pemilihan Presiden 2024 ini, yang pada kenyataannya sangat jarang sekali dilakukan apalagi ini adalah kontestasi dalam lima tahun sekali. Dan saya merasa dengan adanya kegiatan ini menjadi bukti bahwa kita semua masih aware dan kita semua masih peduli terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa ini kedepannya.”

***

Reporter: Sayo Nicky Sae

Editor: Rosita