Redaksi Koran Kampus
Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Petani Milenial, berjalan dengan tidak semestinya. Hal tersebut dipaparkan melalui utas Twitter yang dibuat oleh akun @eesss_. Dari utas yang dibuat pada hari Rabu (1/2), pemilik akun menuturkan jika program yang seharusnya dapat memberikan pengalaman dan keuntungan menjanjikan justru seperti sebuah jebakan karena timbul berbagai macam masalah, salah satunya adalah adanya hutang sejumlah 75 juta yang dibebankan kepada nama perorangan peserta.
Dijelaskan juga bagaimana rentetan kronologi program Petani Milenial dalam utas milik @eesss_. Program ini diluncurkan pada tanggal 28 Juli 2021 dimana dalam agenda peluncuran program tersebut terdapat salah satu rangkaian acara yakni penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara peserta dengan PT. AJ. Dipaparkan jika para peserta belum mengetahui apa isi dari surat perjanjian yang harus ditandatangani sehingga penandatanganan dilakukan secara simbolis saja dan ditunda hingga akhir acara peluncuran selesai. Isi dari PKS sendiri baru dibedah setelah penandatanganan dilakukan dan diketahui adanya kejanggalan pada PKS tersebut. Dalam PKS juga sampaikan jika para peserta Petani Milenial akan mendapat bimbingan dari CV. MI.
Setelah penandatanganan PKS di hari peluncuran, program unggulan Pemprov Jawa Barat ini tidak berlangsung mulus seperti yang diharapkan. Pada awal program, peserta yang seharusnya mendapat 300 indukan tanaman, namun kenyataannya terjadi penundaan pengiriman indukan dan hanya diberikan separuh dari jumlah yang seharusnya. Kualitas dari indukan yang dikirimkan pun jauh dari kata layak.
“Tiap peserta seharusnya mendapatkan 300 indukan tanaman namun waktu itu tertunda karena alasan pengiriman sehingga baru mendapat separuh saja. Mau liat kualitas indukan? Nih 🙂 Udah terlambat, eh dapetnya ampas.” Cuit pemilik akun @eesss_.
Dalam cuitannya itu juga dijelaskan jika offtaker tetap bertanggung jawab atas kejadian tersebut dengan mengirimkan tanaman dengan jumlah lebih di akhir bulan November.
Polemik antara peserta dan pihak perusahaan tidak hanya berhenti sampai di situ. Pada pertengahan bulan Agustus, perwakilan PT. AJ mendatangi peserta dengan membawa kertas berisi rincian biaya produksi, biaya dan investasi, serta estimasi laba yang akan dihasilkan setelah panen. Kertas tersebut harus ditandatangani oleh tiap peserta. Kejanggalan dalam data yaitu hutang tiap peserta yang seharusnya hanya 50 juta tertulis menjadi 75 juta. Selain itu, harga jual tanaman yang seharusnya 50.000 menjadi 55.000. Peserta awalnya menolak untuk menandatangani, namun pihak perusahaan tidak menggubris tanggapan dari peserta. Tidak hanya sampai di situ, permasalahan lain juga terus bermunculan. Diantaranya adalah tanaman yang terserang penyakit akibat jamur yang hinggap sejak tanaman dikirimkan oleh offtaker dan lambatnya pembangunan prasarana budidaya yang memadai.
Permasalahan mulai memanas ketika uang hasil panen para peserta tidak kunjung dibayarkan oleh pihak offtaker. Lebih dari 900 juta rupiah keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan oleh peserta justru tidak ada wujudnya. Peserta hanya mendapatkan uang sebesar 2.5 juta setelah panen ke-5 sebagai bentuk reward karena berhasil panen meskipun dengan hasil yang lebih kecil dari panen-panen sebelumnya. Pemiliki akun @eesss_ menilai jika keuntungan yang didapatkan sangat jauh dari apa yang ada dalam cashflow akibat habis karena harus membayarkan hutang ke bank.
Puncak dari permasalahan program ini adalah ketika para peserta program menerima Surat Peringatan 2 yang berisi tentang penagihan hutang sebesar 75 juta. Bahkan ada pula peserta yang sampai didatangi ke rumahnya secara langsung oleh pihak bank.
“Salah satu teman kami didatangi oleh BJB ke rumahnya,” terangnya dalam utas.
Pihak offtaker pun akhirnya berjanji untuk melunasi hutang para peserta pada tanggal 30 Januari 2022, namun hingga tanggal 1 Februari 2022 hutang di bank tak kunjung dibayarkan. Pemilik akun @eesss_ sangat menyayangkan peristiwa ini dan berharap jika Pemprov Jawa Barat dapat mengevaluasi program Petani Milenial dan memperbaikinya untuk ke depan.
Setelah utas yang ramai di Twitter tersebut, para peserta Petani Milenial mendapat undangan untuk bertemu dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dan yang bersangkutan meminta maaf secara langsung dan akan mengawal kasus ini. Diketahui jika pihak dinas dan pemprov tidak tahu beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu pengiriman Surat Peringatan 2 BJB kepada peserta meski sudah dikabarkan melalui grup.
Saat berita ini ditulis per tanggal 6 Februari 2023, Pemprov Jawa Barat melalui PT. AJ atau PT. Agrojabar telah melakukan pembayaran dan melunasi hutang seluruh peserta kepada Bank BJB yang terlibat dalam program ini.
***
Reporter : Cahya Prismoida Sholla
Ilustrator : Qurrotu Aini Syafaq
Editor : Rani Zuwinta
Tambahkan Komentar