Aksi Simbolik Mahasiswa IPB: Bentuk Solidaritas Kemanusiaan dan Kekecewaan Terhadap Bungkamnya Instansi

Puluhan mahasiswa IPB University kompak mengenakan pakaian hitam dan almamater sebagai simbol duka saat berkumpul di depan gedung rektorat Andi Hakim Nasution pada Jumat, 27 Februari 2026. Dipimpin langsung oleh Ketua BEM KM IPB, Muhammad Abdan Rofi, beserta perwakilan BEM wilayah setiap fakultas. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap kasus penganiayaan dan pembunuhan remaja SMP berusia 14 tahun oleh seorang aparat polisi di Kabupaten Tual, Maluku beberapa waktu lalu. Mahasiswa menilai insiden ini adalah puncak dari Bad Governance alias tata kelola yang buruk serta akumulasi kemarahan atas brutalitas aparat.

Aksi simbolik diawali dengan mengumpulkan massa di halaman gedung kuliah mahasiswa PPKU, Common Class Room. Menggunakan alat pengeras suara dan banner-banner bertuliskan sindiran atas tindakan bejat kepolisian, anggota BEM mengajak segenap mahasiswa untuk turut serta menyuarakan keadilan. Seorang petugas keamanan juga sempat melakukan tindakan intimidasi terhadap anggota BEM yang berorasi dengan alasan mengganggu ketertiban. Namun, mahasiswa tetap menuntaskan persiapan meski hanya sejumlah kecil yang ikut serta pada akhirnya.

Pukul tiga sore, brigade massa mulai bergerak melakukan long march menuju gedung rektorat Andi Hakim Nasution. Sepanjang perjalanan, mahasiswa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, meneriakkan jargon demokrasi, dan mengutuk keras rangkaian dosa besar kepolisian yang dilanggengkan oleh para penguasa. Ada pula yang sempat menepi di pinggir jalan untuk memasang kembali banner-banner baru, mengingat sebelumnya banyak banner yang diturunkan pihak kampus tanpa konfirmasi pada mahasiswa. Tulisan ‘ACAB’, ‘POLISI PEMBUNUH’, ‘DUKA PENDIDIKAN’, serta kalimat-kalimat bernada melaknat ditulis dengan warna hitam dan merah yang kontras dan tegas.

Setibanya di depan gedung rektorat, Presiden Mahasiswa dibantu anggota BEM segera mengerahkan massa agar duduk membentuk lingkaran di salah satu jalan utama. Hal ini dilakukan untuk memblokade jalan sehingga kendaraan pimpinan yang hendak pulang melihat jelas bahwa mahasiswa mereka tengah menuntut keadilan.

Satu persatu peserta aksi melakukan orasi di tengah lingkaran. Mulai dari perwakilan pimpinan BEM wilayah, mahasiswa tahun pertama, korban kelalaian pemerintah lainnya, hingga ditutup oleh orasi panjang Ketua BEM KM. Dengan alat pengeras suara dan selebaran propaganda yang dibagikan, mereka menyuarakan kekecewaan dan amarah atas krisis kemanusiaan yang marak terjadi belakangan ini, respon abai pemerintahan, hingga kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada sipil.

Mahasiswa membawa Lima Tuntutan Utama Reformasi Polri:

1. Perbaikan Tata Kelola: Menuntut transparansi anggaran publik dan mekanisme pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas Terbuka: Transparansi sebagai dasar legitimasi institusi agar krisis tidak berulang.
3. Reformasi Struktural & Kultural: Pengakuan jujur atas masalah budaya organisasi yang melanggengkan penyimpangan.
4. Integrasi Rekrutmen: Seleksi Polri harus mengutamakan kualitas moral dan kematangan emosional, bukan sekadar teknis.
5. Reformasi Terlembaga: Menata ulang komisi reformasi agar diisi figur independen dan kredibel.

Pada sesi wawancara dengan media, Presiden Mahasiswa, Muhammad Abdan Rofi menyayangkan tindakan pihak kampus yang mencopot banner-banner kritik buatan mahasiswa tanpa konsen mereka. Hal ini mengimplikasikan kegagalan pihak kampus dalam memberikan ruang aman untuk kebebasan berekspresi mahasiswa. Dalam orasinya, Abdan berpendapat bahwa seharusnya kampus bukan hanya tempat mahasiswa belajar di kelas, namun juga menjadi tempat mahasiswa dapat berdemokrasi dengan bebas.

Kemudian, Abdan membeberkan adanya tekanan dan ancaman siber yang menimpa dirinya selama mengawal isu brutalitas aparat ini, dimana dirinya ikut menjadi korban doxxing pihak tidak bertanggung jawab di media sosial. “Saya mendapatkan doxxing di WhatsApp, muka saya diubah menggunakan AI dan dipropagandakan seakan saya sedang melakukan hal yang tidak semestinya,” ujar Abdan dengan nada kecewa. Ia juga mengkritik keras sikap rektorat yang dinilai terlalu berhati-hati alias cari aman dalam merespons isu nasional. “Kami harapkan, institusi pendidikan ini tidak menjadi ketiak pemerintah dan bisa mengulurkan tangan untuk memperjuangkan rakyat-rakyat yang termarjinalkan,” tegasnya.

Nada serupa juga disampaikan oleh Reyhan Pratama selaku Ketua Ormawa Eksekutif PKU. Ia menyoroti lemahnya sistem pendidikan kepolisian yang berdampak pada tindakan kekerasan terhadap warga sipil, khususnya kasus pembunuhan remaja di Maluku. “Bagi kami, enam sampai tujuh bulan pendidikan yang dilakukan oleh Polri itu sangat-sangat tidak cukup untuk menjadikan mereka pemegang keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Reyhan. Ia menuntut pembenahan dari internal kepolisian dan pemerintahan sehingga kasus serupa bisa dihindari di masa depan.

Perwakilan BEM Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Fernanda Athallah Ar’Rafii menambahkan bahwa besarnya anggaran untuk Polri merupakan bentuk ketidakadilan nyata di tengah sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat kecil. “Dana APBN untuk Polri itu terbesar ketiga. Menurut saya, itu sudah salah satu bentuk ketidakadilan. Banyak sekali adik-adik kita di luar sana yang memang menjadi korban karena kurangnya fasilitas pendidikan,” jelasnya. Pembunuhan ini merupakan salah satu dari daftar panjang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh instansi negara ketika tugas mereka adalah memberikan rasa aman untuk warganya. Fernanda berharap IPB University bisa lebih peka dan peduli terhadap isu kemanusiaan tanpa harus menunggu instruksi dari institusi lain.

Menjelang senja, aksi simbolik ini mencapai puncaknya. Meskipun hingga akhir rangkaian, tidak ada satupun perwakilan pihak kampus yang hadir untuk bersedia mendengarkan aspirasi mahasiswa. Sebagai bentuk protes terhadap pembungkaman, massa aksi terlebih dahulu melakukan penaburan bunga di atas aspal dan di antara barisan banner-banner propaganda yang sebelumnya sempat diturunkan paksa oleh pihak kampus. Penaburan bunga ini menandakan duka mendalam bagi mahasiswa atas matinya nurani institusi dan hilangnya ruang ekspresi di lingkungan akademis. Suasana menjadi hening saat mahasiswa mulai menyalakan lilin satu persatu di depan AHN sebagai simbol redupnya cahaya keadilan di Indonesia, sekaligus penghormatan terakhir bagi remaja berusia 14 tahun yang tewas akibat kekerasan aparat di Maluku. Aksi ini ditutup dengan janji mahasiswa untuk tetap berdiri tegak sebagai mitra kritis pemerintah demi menjaga kedaulatan rakyat.

Tim Redaksi