Nenis Rahma Wulandari
Pada Rabu (18/3), sejumlah mahasiswa IPB asal Kediri gagal kembali ke kampung halaman. Pasalnya, Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar memberi himbauan langsung kepada mahasiswa agar kembali ke kampus asal, Institut Pertanian Bogor. Pesan ini disampaikan melalui skype kepada M. Fachrur selaku ketua organisasi mahasiswa asal Kediri. Kebijakan ini didasari oleh pertimbangan lokasi IPB yang disebut dekat dengan wilayah pandemi COVID-19.
Mahasiswa yang terdiri dari 62 orang dalam dua bus ini harus menghentikan perjalanan ketika sampai di Gerbang Tol Cikampek. Akan tetapi, 12 mahasiswa IPB yang lain dapat melanjutkan perjalanan dan masuk ke wilayah Kediri. Hal ini dikarenakan sejumlah mahasiswa tersebut berada dalam bus yang tidak hanya diisi oleh orang Kediri saja. Bus ini juga diisi oleh 8 mahasiswa asal Madiun dan sisanya warga biasa. Meski demikian, mereka nantinya harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur.
Keputusan walikota ini didukung dengan pengembalian uang tiket yang sebelumnya dibeli mahasiswa untuk kembali ke Kediri sebesar Rp16.430.000,00. Sejumlah mahasiswa tersebut disarankan untuk menjalani masa karantina mandiri di Bogor terlebih dahulu sebelum benar-benar aman untuk kembali ke Kediri. Kendati demikian, para mahasiswa tidak menentang kebijakan ini.
“Mahasiswa alhamdulillah semuanya menerima dengan lapang dada. Untuk keadaan kami, belum ada yang di-suspect,” ujar M. Fachrur.
Ilustrator: Errizqi Dwi Cahyo
Editor: Yuniar Galuh Nur Fatiha
Redaksi Koran Kampus
Maaf ceritanya banyak yang tidak sesuai, stop info kurang akurat
Mohon maaf, narasumber tertera. Isi berita tidak ada yang kami tambahkan atau kurangi. Kalau memang ada yang salah, tolong diperjelas bagian mana. Korpus mempunyai prosedur tersendiri untuk memberikan hak jawab atau tindakan lain.
Selamat malam. Jika memang ada kesalahan, bisa langsung hubungi redaksi ke email redaksi@korpusipb.com untuk ditindaklanjuti
Hehehe banyak kesalahan ya dibesarbesarkan perkaranya, padahal ada 5 paragraf tapi ada 3 kesalahan, satu sih yang pendapat aku fatal, yaitu yang bilang gak boleh balik Walikota kediri nyebutin nama lagi padahal bukan beliau yang nelfun huft bisa panjang nih kalau tau pemerintah kediri pencemaran nama baik, kedua dihubungin lewat apa ditulis lewat apa hmmm, ketiga jumlah orang juga salah, kok lama lama jadi gak terpercaya gitu yaa hmmmm
Selamat malam. Jika menemukan kesalahan atau informasi yang kurang valid, bisa langsung hubungi ke email redaksi ya redaksi@korpusipb.com untuk ditindaklanjuti. Tunjukkan bagian yang salah beserta klarifikasinya. Terimakasih.
Terus yang ga ngebolehin balik walikota kota lain ? Bukannya pemkab atau pemkot yang paling tinggi bupati atau walikota ya. Terus kalo ada keputusan pemkot, ya masa ga ada persetujuan walikotanya.
Terus yang ga ngebolehin balik walikota kota lain ? Bukannya pemkab atau pemkot yang paling tinggi bupati atau walikota ya. Terus kalo ada keputusan pemkot, ya masa ga ada persetujuan walikotanya.