Front Revolusi (FOROS) mengadakan diskusi terbuka mengenai Evaluasi kritis sepak terjang PT Freeport dalam mengelola tambang di Indonesia pada Selasa (12/01) di Aula Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat. Diskusi ini mengundang puluhan mahasiswa dari beberapa Universitas sekitar Jabodetabek.
Acara berupa diskusi publik ini mengungkap fakta terkait PT Freeport yang dievaluasi oleh beberapa petinggi partai politik dan pengamat energi. Diantaranya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, Direktur Indonesia Resources Studies Marwan Batubara, Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi dan Direktur Global Future Institute Hendrajit.
Diskusi ini lebih menekankan masyarakat Indonesia untuk lebih kritis dan tidak mendukung pemerintah memperpanjang kontrak dengan PT. Freeport. Berbagai alasan dipaparkan oleh enam pembicara secara tegas, untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, Khususnya pada rakyat Papua yang tinggal di daerah tambang Freeport.
“Tahun 2016 adalah tahun untuk membongkar kasus Freeport. 2016 adalah tahun konsolidasi kedaulatan sumber daya alam. Itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman di DPR,” tegas Fahri Hamzah
“Intinya bahwa kita meminta kepada pemerintah, menyatakan sejak 2021, kontrak Freeport itu tidak diperpanjang” tutur Marwan Batubara selaku Direktur Indonesia Resources Studies.
Samudera Alem
Editor : Shalsa Nurhasanah
Tambahkan Komentar