Wamensesneg Tandatangani 11 Tuntutan Mahasiswa, Aksi Indonesia Cemas Beri Ultimatum ke Istana?

korpusipb.com, Jakarta – Senin (28/7), Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyelenggarakan demonstrasi bertajuk Indonesia (C)Emas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, serta masyarakat sipil yang membersamai suara rakyat.

Adapun tuntutan yang diangkat pada aksi ini, yaitu:

1. Pengaburan Sejarah Fadli Zon(k). Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah, tolak politisasi secara untuk kepentingan elit.
2. Kawal RUU KUHAP.
3. Keputusan Trump 19% vs 0%.
4. Desakan UU masyarakat Adat dan perampasan aset.
5. Isu MINERBA, tindak tegas illegal mining di Indonesia, desakan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan.
6. Desakan segera membatalkan pembangunan batalyon di Aceh.
7. Desakan peradilan militer di UNRI dan kampus-kampus lainnya.
8. Tolak RUU TNI.
9. Menuntut kejelasan dan sikap pemangku kekuasaan yang transparan secara resmi terhadap tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
10. Menolak tegas isu LGBT.
11. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan.

Aksi yang seharusnya dilaksanakan di Patung Kuda Jakarta, tidak dapat terlaksana karena adanya blokade dari aparat kepolisian. Sekitar pukul 15.00 WIB, jalan masih dibuka. Kondisi hujan menjadi salah satu pengaruh aksi tidak dapat berlangsung tepat waktu sehingga membuat kedatangan massa aksi terhambat dan memunculkan keraguan dari aparat kepolisian dalam menyikapi pelaksanaan demonstrasi ini. Namun, pada pukul 16.20 WIB, Jalan Medan Merdeka Selatan resmi ditutup dan massa aksi diblokade, tepat di dekat pintu barat daya Monumen Nasional (Monas).

Meski dihadang, presiden mahasiswa dari berbagai kampus tetap menyampaikan orasi demi orasi hingga pukul 17.35 WIB, meskipun sempat terjadi gesekan antara massa aksi dan aparat kepolisian, tuntutan berhasil dibacakan secara resmi. Aksi ini menjadi puncak dari rangkaian aksi serentak yang telah dimulai sejak 21–25 Juli oleh mahasiswa dari berbagai daerah, di antaranya Jakarta, Lampung, Aceh, Riau, Bandung, Semarang, Bengkulu, Medan, Padang, Palembang, Solo, dan daerah lainnya.

Presiden Mahasiswa IPB University sekaligus Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Afif Fahreza, mengatakan bahwa aksi Indonesia (C)Emas merupakan respons atas ketimpangan dan ketertutupan negara terhadap suara rakyat. “Kita menuntut transparansi yang jelas, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga seluruh elemen pemerintahan yang mencakup lembaga-lembaga dan individu-individu di dalamnya. Apa yang diperjualbelikan hari ini, harus dijelaskan kepada rakyat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa satu-satunya harapan massa aksi terhadap respons pemerintah adalah terwujudnya kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi pijakan tertinggi di atas segala kepentingan, baik politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Aksi ini pun tak berhenti pada satu momentum di jalanan. Mahasiswa telah menyiapkan langkah-langkah berkelanjutan agar suara rakyat terus hidup dan tidak terhenti hanya pada hari ini. “Ada tiga cara utama yang dapat dilakukan supaya isu ini tetap hidup di tengah masyarakat. Pertama, dengan advokasi dari mahasiswa itu sendiri; Kedua, dengan sosialisasi yang nantinya ada peran-peran mahasiswa yang langsung terjun ke masyarakat; dan Ketiga, aksi massa yang seperti hari ini dilakukan. ” Tambahnya.

Intan Cahya Ramadhani, Koordinator Forum Perempuan BEM SI dari Universitas Andalas, menambahkan bahwa tuntutan ini lahir dari keresahan rakyat, termasuk soal penghapusan sejarah yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga nyala gerakan kerap dihadang secara langsung. “Kita berdiri di sini atas nama cinta kepada bangsa dengan segala perjuangannya. Kita bahkan belum sampai di Patung Kuda, kita itu sudah diblokade. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hari ini sangat tidak ingin mendengarkan aspirasi dari rakyat,” ujarnya. Ia juga menyayangkan bahwa kajian ilmiah dengan referensinya yang jelas telah disiapkan, tetapi tidak bisa disampaikan langsung kepada pemerintah karena hambatan tersebut.

Pada pukul 17.58 WIB, Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara hadir sebagai utusan resmi Presiden. “Kawan-kawan semua, saya tidak akan basa-basi, tidak akan kemana-mana. Pertama saya ingin sampaikan bahwa saya diminta langsung oleh Pak Presiden dan Pak Mensesneg untuk hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Kenapa Pak Mensesneg tidak hadir? Karena beliau sedang rapat terbatas di Istana Negara dengan Pak Presiden. Hari-hari Pak Presiden dan para menteri mengadakan rapat tepat untuk mengagendakan banyak sekali kebijakan penting yang harus segera dieksekusi. Kedua, Pak Presiden berpesan, kenapa kami disuruh kesini? Karena Pak Presiden juga menganggap sangat penting aspirasi dari mana saja termasuk dari kawan-kawan semua. Jadi setelah aspirasi ini kami terima, saya terima, saya akan langsung sampaikan kepada Pak Presiden, kepada Pak Mensesneg, dan akan dikaji sesuai tuntutan teman-teman.” Jelasnya.

Ia menandatangani 11 tuntutan yang disaksikan oleh seluruh awak media dan massa aksi. Massa Aksi memberikan waktu kepada pemerintah selama 3×24 jam untuk segera mempertimbangkan dan menindaklanjuti secara konkret seluruh tuntutan yang telah disepakati. Hingga saat ini belum ada pernyataan lanjutan dari Istana. Bila pemerintah tidak merespons sesuai waktu yang ditentukan, massa aksi menegaskan hanya ada satu pilihan: Lawan!

***

Reporter: Azizah Verda S.

Fotografer: M. Gavin Y. A.

Editor: Fairuz Zain