Pesta Babi: Ketika Misi Transisi Energi Bersih Untuk Masyarakat Kota dibayar dengan Air Mata Masyarakat Papua

“Kita hidup di bawah naungan merah putih, namun merah putih tidak menaungi kami, kami tidak dilindungi, hak kami tidak dihargai” adalah sepenggal ungkapan dari film dokumenter Pesta Babi yang telah rampung saya saksikan. Film dokumenter ini hadir dengan karakteristik yang berbeda, mengupas fakta yang tak pernah diangkat media pada khalayak tentang apa yang terjadi di surga dunia, tanah Papua. Diawali dengan cuplikan masyarakat adat yang tengah menggotong salib berwarna merah bersama, film ini menyajikan visual yang membuat mata termanja, sekalipun berisi cuplikan pembabatan jutaan hektar hutan untuk kepentingan beratasnamakan nasional yang merenggut ruang hidup tak hanya milik flora dan fauna, beserta para penduduknya. Bergenre dokumenter investigatif yang fokus menyoroti isu lingkungan, politik serta ekonomi. Secara keseluruhan, dilihat dari judul yakni Pesta Babi, mungkin khalayak berpikir hanya sebuah judul karya. Namun, jauh dari itu pesta babi adalah metafora tajam, kritik intelektualitas yang dibalut dengan seni film dokumenter untuk menyoroti aktivitas eksploitasi di atas tanah ulayat Papua yang dilancarkan segelintir elite politik dan korporasi dibalut ancaman militerisasi. Bak tamu yang datang menikmati hidangan, masyarakat adat seakan menjadi penonton saat kehilangan dapurnya, rumahnya.

Secara umum, film dokumenter ini menyoroti tentang dampak masif dari Proyek Strategis Nasional (PSN) raksasa yang fokus pada swasembada energi, ketahanan dan kemandirian energi di Papua Selatan yang terbagi menjadi beberapa wilayah dan suku yang berbeda. Dari kacamata kesaksian penduduk seperti Vincent Kwipalo, saya menyadari kenyataan pahit yang dialami masyarakat papua seperti hutan sagu yang menjadi sumber pangan utama beralih menjadi tanaman monokultur industri seperti sawit yang dijadikan sumber energi bioetanol dan tebu, serta perampasan tanah ulayat tanpa melibatkan masyarakat Papua untuk pembukaan markas militer dan Proyek Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah. Film ini juga didukung oleh data-data yang akurat seperti luas target pembukaan lahan yang mencapai 2,5 juta hektar, perubahan fungsi lahan menjadi lahan tanaman Sawit, Bioetanol dan Tebu. Riset lapang nya juga turut menjadi poin krusial, pihak-pihak yang berkontribusi dalam pembuatan film ini dengan berani menyebut perusahaan-perusahaan yang menjadi aktor besar dalam kerusakan yang dialami tanah Papua, salah satunya PT Global Papua Abadi dan PT Merauke Sugar Group. Serta analisis spasial yang mampu mengungkap megaproyek yang tengah berjalan; deforestasi, oligarki dan korporasi, serta konflik agraria yang terjadi di tanah Papua.

Sumber: YouTube jubinews

Film ini juga menyoroti tentang ambisiusnya pemerintah dalam membuka berhektar-hektar lahan hutan di Papua. Bukan hanya masyarakat dan ekologis saja yang terganggu, tempat mereka menyambung hidup dengan cara berkebun dan berburu hilang bersamaan dengan ancaman etnosida yang dirasa. Salah satu dampak yang dirasakan adalah hilangnya kesempatan bertani dan berkebun karena tanah yang ditempati direnggut, membuat para penduduk setempat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Film ini juga mengungkapkan segelintir aktor politik dan ekonomi yang ikut andil dalam rusaknya tanah Papua, yang ironisnya keserakahan tersebut dilindungi oleh pihak militer yang semestinya menjadi garda terdepan rakyat. Namun dalam film ini berbanding terbalik, mereka malah melindungi konsensi perusahaan dari penolakan masyarakat adat. Dipukuli bahkan lebih, adalah harga yang harus dibayar masyarakat papua yang mencoba mempertahankan tanah kelahiran mereka. Tanah tersebut kini dimiliki oleh mereka, para oligarki. Secara mendalam, film ini akan membuka sudut pandang mengenai kritik politik dan sosial yang terjadi seperti pelanggaran HAM dan militerisasi serta ketimpangan ekonomi yang tajam.

Kelebihan Film

1. Berbasis data dan otentikasi yang disandingkan dengan realitas melalui riset mendalam dengan masyarakat adat yang dibarengi peta deforestasi beserta data legalitas hukum.

2. Sinematografi yang visualis, menampilkan hutan yang luas begitu asri hingga luluh lantak dihancurkan oleh mesin-mesin yang merubuhkan pohon-pohon raksasa hutan Papua.

3. Berpihak penuh pada masyarakat yang dirugikan oleh para penguasa, film ini memperlihatkan sisi dalam upaya mewujudkan keadilan dan mengentaskan ketimpangan.

Kekurangan Film

Sejauh saya menonton dan memahami subatansi film dokumenter ini. Saya tidak banyak menemukan kekurangan untuk karya ini. Segi visual, isi bahkan data-data yang disajikan, sudah cukup menampar bagi para penonton yang jauh dari Tanah Papua. Namun, ada satu hal yang mungkin luput dari berita media dan telinga kita. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa salah satu tokoh perempuan asal Tanah Papua, tepatnya di Distrik Ilwayab, Merauke, mengungkapkan kekhawatirannya karena diduga tidak memperoleh informasi yang memadai atau tidak mengetahui secara jelas bahwa dirinya beserta pernyataan yang disampaikannya akan dijadikan tokoh dalam film dokumenter Pesta Babi. Hal ini memicu permasalahan moral terkait informed consent atau persetujuan informis dalam pembuatan dokumenter investigatif. Mengingat sensitivitas isu yang diangkat, tersebarnya identitas beliau secara luas berpotensi besar menjadikannya objek incaran atau target ancaman dari berbagai pihak serta oknum yang kepentingannya merasa terganggu oleh isi film ini.

Lalu, mengapa anda harus menonton? menurut saya film ini adalah gambaran kolonialisme di era saat ini, film yang berani menyuarakan gugatan moral atas peristiwa yang terjadi. Film ini bukan sekedar film-film dokumenter lainnya, jika film yang sering kita jumpai menyorot isu ekonomi, politik maupun lingkungan, secara makro. Pesta Babi justru menyoroti isu-isu tersebut secara mikro, langsung pada kehidupan masyarakat adat Papua yang langsung disuarakan oleh suku-suku yang bisa diamati didalam film, salah satunya suku Muyu, Awyu dan Yei. Hari ini mungkin kita saksikan tanah papua yang direnggut, esok mungkin bisa saja tanah kita yang akan menjadi proyek selanjutnya milik mereka, para penguasa. Pemerintah gemar sekali dengan lantang berkata tentang pembaharuan, energi hijau, bersih dan ramah lingkungan. Namun, satu tanyaku kini. Apakah energi bersih yang dipakai orang-orang di kota-kota besar layak dibayar dengan air mata dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat di Papua?

***

Penulis: Nauva Putri

Editor: Asni Kayla, Rahma Annisa

yang ditonton dan didiskusikan bersama: Khansa, Dyaz, Asni, Fara, Azizah, dan Gibran

Redaksi Koran Kampus

Lembaga Pers Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor

Tambahkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.