Tiga Kali Diberi Teguran, Menteri Jaknas KM IPB Alami Pergantian

Photo by Annisa Dhiya Fadila
Ilustrasi by Annisa Dhiya Fadila

Berjalannya sebuah organisasi tak selalu mulus. Ada kalanya muncul beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan dalam organisasi ada yang dapat teratasi dengan mudah hingga perlunya tindakan seperti melakukan pergantian kepala pengurus demi keberlangsungan berjalannya organisasi. Kali ini, BEM KM IPB melakukan pergantian Menteri Kebijakan Nasional. Selasa (30/10), BEM KM IPB secara resmi mempublikasikan SK mengenai kronologis pergantian Menteri Kebijakan Nasional BEM KM IPB.
Fathiya Azizah, Menteri Kebijakan Nasional (Jaknas) baru mengungkapkan bukan tidak ada alasan terjadinya pergantian pengurus, karena memang terjadi suatu permasalahan yang mengharuskan dilakukannya pergantian pengurus. “Sejauh ini jika terjadi pergantian pengurus baru kinerja BEM KM tetap stabil, karena sejak lama untuk Kementerian Jaknas sendiri sudah menyusun strategi tiap divisinya,”terang Fathiya.
Fathiyah Azizah dilantik sebagai Menteri Kebijakan Nasional yang baru menggantikan Sayyid Al Bahr yang diberhentikan karena beberapa hal, salah satunya adalah teguran yang didapatkan Sayyid selama menjabat di BEM KM IPB hingga mencapai tiga kali.
Teguran pertama diberikan pada saat evaluasi BPH Kementerian oleh BPH Baramuda. Dalam evaluasi tersebut Sayyid dirasa belum menjalankan tupoksinya selama menjabat sebagai Menteri Jaknas karena sering tidak muncul di grup untuk sekedar konfirmasi dan tidak membantu dalam persiapan berbagai kegiatan seperti aksi tolak kenaikan BBM serta pengukuhan API 1.0. Teguran kedua berkaitan dengan postingan transkip nilai Jokowi-JK yang ditulis oleh Sayyid. Sayyid mempublish postingan tersebut tanpa kesepakatan Forum Kastrat se-IPB dan tanpa sepengetahuan Presma-Wapresma BEM KM IPB. Teguran ketiga diberikan oleh BPH BEM KM IPB dan Kementerian Kebijakan Nasional pada 9 Oktober 2018 bersamaan dengan surat pemanggilan karena dirasa Sayyid kembali tidak menjalankan tupoksinya sebagai Menteri Jaknas.
Dalam pertemuan pemanggilan (12/10) Sayyid Al Bahr disepakati bersama bahwa Sayyid tidak dapat menjalankan amanahnya dan diberhentikan sebagai Menteri Kebijakan Nasional.
“InsyaAllah saudara Al diberhentikan secara terhormat karena pemberhentiannya melibatkan Kementerikan Jaknas, Biro Internal, dan BPH. Sebenarnya bukan ini yang saya harapkan, namun kondisi jaknas yang sudah lama kehilangan sosok menteri membuat saya akhirnya mulai unjuk gigi,”tutur Fathiyah.

Uswa
Ed: Karina Rahmi

Uswatun Khasanah

Tambahkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.