Redaksi Koran Kampus
Kehadiran 100 perwira TNI berseragam di lingkungan kampus IPB Dramaga pada Senin (21/2) menuai sorotan dari banyak mahasiswa. Menyikapi hal itu, direktorat kampus menggelar audiensi secara terbuka pada Selasa sore (22/4). Audiensi tersebut diadakan di Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB yang berlokasi di Cikarawang, Kecamatan Dramaga. Audiensi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari respon mahasiswa terhadap kehadiran 100 perwira TNI di dalam wilayah kampus IPB Dramaga. Kegiatan ini dihadiri oleh BEM KM serta BEM wilayah IPB sebagai representasi mahasiswa IPB University. Diskusi yang berlangsung pada pukul 4 sore ini dihadiri oleh Dr. Alfian Helmi, S.KPm., M.Sc. selaku Direktur Kerjasama IPB, Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si. selaku Direktur Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Fajar Maulana, S.Pi., M.Si. selaku dosen Departemen Budidaya Perairan sebagai pembicara utama dari pihak kampus, Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim, serta Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M. Sc. selaku Direktur Kemahasiswaan yang bertindak sebagai moderator.
Sebagai pembuka dialog, Ernan menerangkan beberapa hal dasar mengenai kedatangan pasukan TNI ke kampus IPB University. Ia menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis merupakan permintaan tertulis yang disampaikan dari panglima TNI kepada IPB University. Kegiatan tersebut membekali TNI dengan pengetahuan tentang pertanian selama lima hari, terhitung dari hari Senin hingga Jumat. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini telah diadakan sebelumnya, tepatnya pada 31 Desember 2024 untuk para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). “Pak Handian sudah melatih SPPI. Ada 2000-an peserta SPPI dilatih di sini. Sekarang level berpangkat. Kemarin level sarjana Pembangunan,” jelasnya.
Penjelasan ini diperkuat oleh keterangan Helmi, bahwa kerjasama kampus dengan TNI sudah terjalin sejak tahun 2020. “Ada banyak hal yang dikerjasamakan dengan TNI, mulai dari membantu kegiatan di desa seperti Babinsa.” Helmi juga sempat menambahkan penjelasan terkait kerjasama dengan Universitas Pertahanan RI dalam pelatihan SPPI sebagai bentuk persiapan manajer dapur untuk program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan bahwa keahlian IPB di bidang pertanian menjadi alasan utama dilaksanakanya bimbingan teknis untuk TNI. “Ini sejalan dengan visi IPB, yaitu menjadi mainstreamer pertanian di semua sektor,” jelasnya.
Perwira menengah yang menjalani bimbingan teknis berasal dari seluruh Indonesia, dengan basic ilmu pertanian yang beragam. Standardisasi ini dilakukan sebelum para TNI dijadikan sebagai Kompi Ketahanan Pangan. Harapannya, mereka dapat mengatasi permasalahan ‘premanisme’ di sektor pertanian, seperti tengkulak.
Meskipun penjelasan telah diberikan, pihak BEM tetap menyayangkan sikap kampus yang terkesan kurang terbuka. Mahasiswa terlebih dahulu mengetahui informasi ini dari media massa luar kampus, bukan dari pihak kampus sendiri. Mereka juga berpendapat bahwa skenario ketidakterbukaan seperti yang terjadi di kampus lain perlu dihindari dengan adanya sikap transparansi dari pihak kampus.
Menanggapi hal tersebut, pihak IPB menyesali apa yang sudah terjadi sebelumnya. “Apa yang kalian sampaikan akan menjadi catatan bagi kami. Dalam beberapa hal, ke depannya, (itu) akan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi kami,” jelas Handian. Helmi juga menegaskan, bahwa kedepannya kampus berusaha untuk terbuka dalam berbagai bentuk kerja sama strategis IPB dengan lembaga lain. Pihak kampus juga menyampaikan tindakan mitigasi yang diambil terkait bimbingan teknis, seperti menyiapkan kaos khusus dari kampus dan memindahkan tempat pelatihan ke luar kampus, tepatnya di ATP IPB sebagai pusat pembangunan dan pendampingan pertanian. Namun, para perwira tetap mengenakan celana seragam sebagai identitas yang tidak bisa diganggu gugat. Pihak kampus menyebutkan kurangnya persiapan matang dari pihak TNI, sehingga tidak dapat mengenakan pakaian yang ‘netral’ di kegiatan sebelumnya.
Di akhir dialog, pihak IPB menegaskan bahwa ada beberapa hal terkait kebijakan di luar kampus yang tidak bisa diganggu gugat. Kebijakan dalam kampus sendiri berfokus pada pengajaran wawasan terkait pertanian kepada seluruh pihak yang mengajukan permohonan. Hal itu dilakukan demi mempermudah tercapainya visi IPB. “Itu bukan ranah IPB dalam menjawab (persoalan) kebijakan nasional seperti ini.” Kalau orang lain yang mengisi, kita akan kesulitan membangun satu visi bersama,” tegas Helmi.
Di sisi lain, pihak BEM merasa jajaran direktorat kampus tidak mempertimbangkan situasi yang sedang berlangsung saat ini, seperti isu dwifungsi TNI dan kasus TNI masuk kampus di berbagai daerah. “IPB memang hadir di semua sektoral, tapi setidaknya concern terhadap apa yang sedang terjadi saat ini,” sesal Afif. Ia juga mengaku kurang puas dengan jawaban yang disampaikan. Ia menyatakan bahwa posisi IPB sebagai perwakilan suara rakyat harus menjaga ruang akademik bebas, netral, dan adil. ”Pengawalan terhadap prinsip ini bukan hanya tanggung jawab BEM KM atau BEM Wilayah, tetapi juga seluruh mahasiswa,” ujar Afif. Tidak hanya Afif, selaku perwakilan mahasiswa yang menyampaikan ketidakpuasannya, Ahmad Darmawan pun menekankan pentingnya melibatkan mahasiswa sebagai ‘konsumen’ utama IPB dalam regulasi dan kebijakan yang diambil oleh pihak kampus.
***
Reporter: Fauzan Affan Zakiyya, Asni Kayla Azzahra
Fotografer: Muhammad Raflie Ghaisan Destiant
Editor: Nabila Farasayu Pramuji
Tambahkan Komentar