Fairuz Zain
Jakarta, korpus.ipb.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi unjuk rasa bertema “Indonesia Gelap” di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2). Aksi ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi sebelumnya. Mereka turun ke jalan setelah gagal bertemu dengan perwakilan Istana pada Senin (17/2), karena beberapa tuntutan yang belum dipenuhi. Sekitar 100 mahasiswa IPB University turut mengikuti aksi ini.
Adapun sembilan tuntutan yang diperdengarkan, antara lain:
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran
- Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
- Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba
- Tolak dwifungsi TNI
- Desak pemerintah mengesahkan Perpu Perampasan Aset
- Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional
- Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
- Tolak cawe-cawe Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selain IPB University, lebih dari 300 mahasiswa dari berbagai kampus juga ikut meramaikan aksi ini, termasuk Universitas Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Polimedia Jakarta, Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Nasional, Universitas Bung Karno, STIE SEBI, ST Terpadu Nurul Fikri, dan masih banyak lagi.
Muhammad Refiansyah Nur, Menteri Kebijakan Nasional BEM KM IPB sekaligus Koordinator Lapang IPB University, menyoroti kurangnya transparansi kebijakan, khususnya dalam pengesahan Revisi UU Minerba. “Bisa dibilang malah (Revisi) UU Minerba ini semakin parah karena kemarin sempat disahkan. Permasalahannya adalah (Revisi) UU Minerba ini sifatnya tertutup. Jadi, kalau semisal teman-teman cari (Revisi) UU Minerba, itu nggak ada drafnya, nggak bisa ditemukan. Hal inilah yang menjadi persoalan saat ini,” terang pria yang akrab dipanggil Refi itu.
Refi menambahkan bahwa banyak kebijakan saat ini hanya berupa pernyataan tanpa draf yang bisa dikritisi sejak awal. “Kenapa #IndonesiaGelap? Karena di atas terang-benderang, tapi kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu keadaan di atas seperti apa, tiba-tiba kebijakan sudah jadi,” ujarnya.
Menanggapi isu bahwa aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan tertentu, Herianto, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. “Itu hanya fitnah. Jika memang fitnah, bagaimana mungkin kami bisa menggerakkan mahasiswa? Mereka turun ke jalan hari ini karena kesadaran pribadi. Bahkan, mereka datang dari tempat yang jauh dengan menggunakan biaya dan akomodasi pribadi. Tidak ada yang menunggangi!” tegasnya.
Kehadiran Mensesneg
Sesaat setelah massa aksi berhasil menjebol dua beton pembatas jalan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, akhirnya menemui para demonstran. Ia didampingi oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Susatyo Purnomo Condro, yang juga menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Keduanya kemudian naik ke atas mobil komando untuk berinteraksi langsung dengan massa aksi.
Di sana, Prasetyo menandatangani map merah berisi tuntutan mahasiswa sebagai bentuk kesediaan pemerintah untuk mendiskusikan dan mempelajarinya bersama perwakilan Istana. “Dengan ini, apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara akan diterima, dipelajari, dan kami akan berkomunikasi lebih lanjut,” tegas mantan anggota DPR RI itu.
Sebelum membubarkan diri, massa aksi yang diwakili oleh Herianto memberikan tenggat waktu 2×24 jam bagi pemerintah untuk menanggapi sembilan tuntutan yang telah disuarakan.
***
Reporter: Fairuz Zain
Fotografer: Zera Adinata Putri
Editor: Diana Rahmawati Pinandita
Redaksi Koran Kampus
Tambahkan Komentar