Tuntut Keadilan Para Petani, Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung Kementerian Pertanian

Sejumlah mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Pertanian pada Jumat, 22 September 2023 untuk mengkaji praktik kolonial yang tidak berkesudahan, kapitalisasi pertanian tanpa mengindahkan kaum tani secara keseluruhan dan keadilan petani dalam rangka 63 tahun perayaan hari tani nasional 2023. Mahasiswa yang hadir di antaranya dari aliansi BEM seluruh Indonesia (SI), yaitu IPB, UI, UNJ, UNS, UNSOED, dan UNAND.

“Aksi ini merupakan aksi permulaan yang memberi gelombang keberlanjutan, amarah rakyat, amarah mahasiswa, sebagai seseorang yang peduli terhadap bangsanya sendiri. Oleh karena itu teman-teman semua, untuk aksi-aksi kedepannya, dengan berbagai macam problematika yang ada di Indonesia, kita wajib menyambut aksi-aksi tersebut. berbagai macam konflik agraria beserta permasalahan lainnya, mari kita suarakan bersama. hidup mahasiswa, hidup rakyat indonesia, hidup pertanian indonesia!” ujar Imaduddin Abdurrahman selaku Presiden Mahasiswa IPB.

Tuntutan yang ditekankan dalam aksi demo ini diantaranya mendesak menteri pertanian untuk mengkaji kembali pelestarian sistem pertanian subsisten, peninjauan kembali sistem korporasi petani secara menyeluruh, memberhentikan titik perluasan program food estate, menunjukkan akuntabilitas proyek food estate dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan membatasi keran impor serta segera mengatasi masalah rantai pasok.

Pada intinya, mahasiswa mewakili petani untuk menekan pemerintah dan menteri pertanian untuk segera mengkaji kembali praktik-praktik pertanian dari hulu sampai ke hilir agar tidak mencekik para petani.

Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI 2023 menjadi salah satu orator yang menyeruakan pendapatnya dalam aksi ini. Melki mengutarakan alasan digelarnya aksi ini untuk meninjau ulang reforma agraria yang katanya berkelanjutan namun hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah, padahal cakupan reforma agraria lebih dari itu. Problematika pertanian sangat mudah diidentifikasi namun sampai hari pertanian yang ke-63 ini masalah pertanian tidak kunjung usai.

“Pembagian sertifikat tanah bukan merupakan solusi dan bukan merupakan langkah untuk mencapai reforma agraria. Buat apa Kementerian Pertanian jika hanya bisa bagi-bagi sertifikat tanah saja? Seharusnya di hari tani ini, Kementerian Pertanian mampu memberikan dukungan kepada petani-petani yang sekarang semakin dikapitalisasi,” tutur Melki Sedek Huang ketika orasi.

Tidak beda jauh dengan Melki, Muhammad Ghozi Maulana selaku perwakilan mahasiswa Fakultas Pertanian turut mengemukakan pendapatnya. Diadakannya aksi ini untuk menyampaikan keresahan para petani yang belum sejahtera karena Undang-Undang Agraria yang sudah ada tidak lagi memprioritaskan petani.

“Setelah saya masuk ke Fakultas Pertanian, yang saya temukan adalah kenyataan bahwa petaninya meringis. 63 tahun sejak disahkannya undang-undang agraria, disana dicantumkan akan memprioritaskan kesejahteraan petani. Sekarang kenyataannya yang diutamakan adalah kesejahteraan para investor. Kecewa. Sebagai mahasiswa fakultas pertanian, kami kecewa. Kepada pihak kementerian pertanian, kami disini menyampaikan keresahan kami. Karena sampai saat ini, petani belum sejahtera,” ucap Ghozi.

Tidak hanya itu, Yodra Muspierdi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Andalas juga ikut memperjelas, “Kita turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak yang tidak pernah diberikan. Tanggal 24 september bukan hanya sekadar formalitas, namun sejatinya hari tersebut adalah momentum yang menunjukkan petani sebagai ujung tombak negara kita, harus sejahtera. Maka, dengan adanya kita pada hari ini, tidak peduli berapa jumlah kita, satu orang saja dari kita yang menyuarakan hal ini sudah dapat menjadi bukti kita dalam memperjuangkan petani. jika suara kita hari ini tidak didengar, maka bukan kita seharusnya yang menutup mulut, tetapi mereka (pemerintah) yang seharusnya membuka telinga.”

Setelah beberapa orasi disampaikan, akhirnya perwakilan dari kementerian pertanian unjuk diri kepada khalayak aksi. Situasi semakin panas dan kemudian dikondisikan oleh Alwan Reji Putra, Menteri Sosial dan Politik BEM KM IPB. Setelah situasi kondusif, tuntutan aksi dibacakan oleh Presiden Mahasiswa IPB, Imaduddin Abdurrahman. Tuntutan diterima oleh oleh Mery N, staf kementerian pertanian bagian pelayanan masyarakat. Meskipun tidak diterima langsung oleh menteri pertanian, kajian kemudian ditandatangani.